Pembuatan SPT Masa atau Tahunan untuk Pajak Penghasilan Badan/Orang Pribadi, Pajak Penghasilan yang dipotong dan dipungut dan Pajak Pertambahan Nilai. Kami juga menyediakan jasa pembuatan dan pencabutan NPWP, dan jasa lainnya sehubungan dengan administrasi perpajakan.

Untuk memastikan implementasi yang akurat dari kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Proses identifikasi untuk menentukan potensi eksposur pajak dan memberikan rekomendasi.

Membangun argumentasi dan justifikasi strategis yang berhubungan dengan perlakukan dalam bidang perpajakan. Membantu Anda untuk menentukan posisi entitas pajak yang tepat untuk mendapatkan efisiensi pajak yang maksimal.

Memberikan asistensi dan dukungan sehubungan dengan masalah Akuntansi di perusahaan Anda, merancang sistem yang paling cocok untuk perusahaan Anda, menyiapkan laporan keuangan dan laporan akuntansi lainnya.

Menghitung PPh 21 bukanlah pekerjaan sederhana mengingat sifatnya yang subjektif dan variatif khususnya yang melibatkan kondisi pegawai tetap (baru, pindahan, ekspatriat, status NPWP, PTKP, dsb.) maupun jenis penghasilan yang melekat kepadanya (teratur dan tidak teratur). Kerumitan tersebut semakin bertambah ketika jumlah pegawai cukup banyak dan perusahaan memilih kebijakan pemotongan dengan memberikan tunjangan pajak (gross up) atau dengan melakukan perpaduan (mixed) dimana terdapat penghasilan yang di gross-up dan penghasilan yang ditanggung sendiri oleh karyawan (gross).

Penghitungan PPh 21 yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan dapat menyebabkan tingginya cost compliance (biaya, waktu, tenaga) selain potensi sanksi yang mungkin timbul.

Selain memastikan penghitungan PPh 21 secara benar dan sesuai dengan ketentuan, melakukan Ekualisasi dengan mereview pos-pos biaya yang berisi objek PPh 21 pada laporan keuangan dapat membantu Anda ketika dipertanyakan oleh petugas pajak pada saat dilakukan pemeriksaan.

Tentu saja mereview kertas kerja penghitungan PPh 21 setiap bulan, menyiapkan argumentasi dan bukti pendukung, formalitas bukti potong dan validitas lainya diperlukan dalam mengelola kewajiban PPh 21.