ADAMS & ASSOCIATES
Kami adalah kantor hukum yang berkomitmen memberikan layanan hukum terbaik dalam litigasi, non-litigasi, dan perpajakan. Dengan pengalaman luas di berbagai lembaga peradilan, kami mendukung kebutuhan klien melalui pendekatan yang profesional, progresif, dan efektif.
Integritas dan kompetensi menjadi landasan utama kami dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan pajak, baik untuk individu maupun perusahaan, guna mendukung kepastian hukum serta kemajuan bisnis dan investasi di Indonesia.
Layanan Legal
NON – LITIGASI
Kami menawarkan layanan hukum properti, meliputi advis transaksi jual-beli, sewa-menyewa dan perencanaan properti residensial dan komersial. Layanan ini mencakup pengurusan perpanjangan HGB, HGU, SHM, perubahan sertifikat, pengurusan sertifikat dan surat-surat tanah lainnya.
Kami menawarkan layanan hukum ketenagakerjaan, meliputi pengaturan hubungan industrial dan perburuhan, penyusunan kontrak kerja, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), peraturan perusahaan, pemutusan hubungan kerja, penyelesaian sengketa antara pekerja dan pengusaha serta perancangan kompensasi dan paket pesangon sesuai kebijakan pemerintah.
Kami menyediakan bantuan hukum untuk pendirian perusahaan baru, prosedur badan hukum, domisili, pembubaran dan restrukturisasi. Kami juga ahli dalam merancang anggaran dasar, pengambilalihan dan formasi perusahaan untuk skala kecil, menengah dan besar.
Kami menawarkan layanan hukum untuk investasi, meliputi pengajuan permohonan investasi (PMA), pendaftaran dan pendirian perusahaan PMA, advis ketenagakerjaan, pengajuan persetujuan ke BKPM, pemilihan investasi strategis, perancangan perjanjian kemitraan serta bantuan perizinan, insentif dan pembebasan pajak.
Kami menawarkan layanan hukum properti, meliputi advis transaksi jual-beli, sewa-menyewa dan perencanaan properti residensial dan komersial. Layanan ini mencakup pengurusan perpanjangan HGB, HGU, SHM, perubahan sertifikat, pengurusan sertifikat dan surat-surat tanah lainnya.
Kami menawarkan layanan hukum ketenagakerjaan, meliputi pengaturan hubungan industrial dan perburuhan, penyusunan kontrak kerja, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), peraturan perusahaan, pemutusan hubungan kerja, penyelesaian sengketa antara pekerja dan pengusaha serta perancangan kompensasi dan paket pesangon sesuai kebijakan pemerintah.
Kami menyediakan bantuan hukum untuk pendirian perusahaan baru, prosedur badan hukum, domisili, pembubaran dan restrukturisasi. Kami juga ahli dalam merancang anggaran dasar, pengambilalihan dan formasi perusahaan untuk skala kecil, menengah dan besar.
Kami menawarkan layanan hukum untuk investasi, meliputi pengajuan permohonan investasi (PMA), pendaftaran dan pendirian perusahaan PMA, advis ketenagakerjaan, pengajuan persetujuan ke BKPM, pemilihan investasi strategis, perancangan perjanjian kemitraan serta bantuan perizinan, insentif dan pembebasan pajak.
Advokasi
LITIGASI
Kami membantu klien dalam masalah hukum publik dan privat, litigasi, korporasi, sekuritas, anti-monopoli, real estate, pelanggaran paten, dan HAM. Kami berkomitmen pada reformasi hukum di Indonesia dan menegakkan Undang-Undang untuk pencegahan pelanggaran HAM berat.
Perdata
Perkara Perdata yang ditangani Law Office Adams & Associates antara lain menyangkut perkara perkara sebagai berikut :
- Perkawinan & Keluarga
- Permasalahan Tanah
- Warisan
- Perbuatan Melawan Hukum
- Wanprestasi
Pidana
Law Office Adams & Associates menangani perkara pidana seperti penipuan, penggelapan, pemalsuan, pencurian, ancaman, kekerasan, pembunuhan, perusakan dan korupsi. Kami juga menangani kasus kejahatan khusus seperti tindak pidana korupsi dan kejahatan perbankan. Fokus utama kami adalah memberikan pendampingan dan bantuan hukum bagi tersangka, terdakwa atau saksi dalam perkara pidana, serta memastikan hak-hak klien terlindungi.
Peradilan Hak Asasi Manusia
Konstitusi menjamin kebebasan individu dari diskriminasi, pelecehan dan kekerasan. UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000 membentuk pengadilan HAM untuk menciptakan keadilan sosial dan perdamaian. Kami memberikan advis hukum dan dukungan untuk mencegah pelanggaran HAM berat dan membantu korban/terdakwa di Komisi Nasional HAM, Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran.
Peradilan Niaga
Kami menyediakan layanan hukum di bidang kepailitan, hak kekayaan intelektual, dan hubungan industrial. Dalam kepailitan, kami membantu permohonan pailit, penundaan pembayaran utang, serta memberikan solusi bisnis yang tepat. Kami juga melindungi hak kekayaan intelektual klien, seperti merek, paten, dan desain industri, mulai dari pendaftaran hingga penegakan hukum. Di bidang hubungan industrial, kami menangani sengketa melalui mediasi, konsiliasi, litigasi, hingga kasasi di Mahkamah Agung.
Peradilan Tata Usaha Negara
(PTUN) menjalankan kontrol sosial dan ekstern atas keputusan pemerintah. Kami membantu klien yang merasa dirugikan dengan layanan seperti :
- Gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara
- Gugatan Class Action untuk perwakilan masyarakat
- Gugatan ganti kerugian terhadap pejabat
Peradilan Hak Asasi Manusia
Konstitusi menjamin kebebasan individu dari diskriminasi, pelecehan dan kekerasan. UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000 membentuk pengadilan HAM untuk menciptakan keadilan sosial dan perdamaian. Kami memberikan advis hukum dan dukungan untuk mencegah pelanggaran HAM berat dan membantu korban/terdakwa di Komisi Nasional HAM, Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran.
Peradilan Niaga
Kami menyediakan layanan hukum di bidang kepailitan, hak kekayaan intelektual, dan hubungan industrial. Dalam kepailitan, kami membantu permohonan pailit, penundaan pembayaran utang, serta memberikan solusi bisnis yang tepat. Kami juga melindungi hak kekayaan intelektual klien, seperti merek, paten, dan desain industri, mulai dari pendaftaran hingga penegakan hukum. Di bidang hubungan industrial, kami menangani sengketa melalui mediasi, konsiliasi, litigasi, hingga kasasi di Mahkamah Agung.
Peradilan Tata Usaha Negara
(PTUN) menjalankan kontrol sosial dan ekstern atas keputusan pemerintah. Kami membantu klien yang merasa dirugikan dengan layanan seperti :
- Gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara
- Gugatan Class Action untuk perwakilan masyarakat
- Gugatan ganti kerugian terhadap pejabat
Peradilan Hak Asasi Manusia
Konstitusi menjamin kebebasan individu dari diskriminasi, pelecehan dan kekerasan. UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000 membentuk pengadilan HAM untuk menciptakan keadilan sosial dan perdamaian. Kami memberikan advis hukum dan dukungan untuk mencegah pelanggaran HAM berat dan membantu korban/terdakwa di Komisi Nasional HAM, Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran.
Konsultan
PERPAJAKAN
Law Office Adams & Associates memberikan layanan dalam melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perusahaan
Administrasi Pajak
Pembuatan SPT Masa atau Tahunan untuk Pajak Penghasilan Badan/Orang Pribadi, Pajak Penghasilan yang dipotong dan dipungut dan Pajak Pertambahan Nilai. Kami juga menyediakan jasa pembuatan dan pencabutan NPWP, dan jasa lainnya sehubungan dengan administrasi perpajakan.
Tax Review
Untuk memastikan implementasi yang akurat dari kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Proses identifikasi untuk menentukan potensi eksposur pajak dan memberikan rekomendasi.
Tax Advisory & Research
Membangun argumentasi dan justifikasi strategis yang berhubungan dengan perlakukan dalam bidang perpajakan. Membantu Anda untuk menentukan posisi entitas pajak yang tepat untuk mendapatkan efisiensi pajak yang maksimal.
Accounting & Support
Memberikan asistensi dan dukungan sehubungan dengan masalah Akuntansi di perusahaan Anda, merancang sistem yang paling cocok untuk perusahaan Anda, menyiapkan laporan keuangan dan laporan akuntansi lainnya.
Payroll & Pph21
Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 memerlukan perhatian khusus karena kompleksitasnya. Faktor-faktor seperti status pegawai, jenis penghasilan dan kebijakan perusahaan mempengaruhi akurasi perhitungan. Kesalahan penghitungan dapat menyebabkan biaya compliance tinggi, sanksi pajak dan kerumitan administratif.
Untuk menghindari hal tersebut, perlu dilakukan perhitungan PPh 21 secara tepat dan sesuai ketentuan. Hal ini meliputi review pos-pos biaya PPh 21 dalam laporan keuangan, penyediaan kertas kerja penghitungan dan argumentasi serta bukti pendukung. Selain itu, pastikan formalitas bukti potong dan validitas lainnya juga telah dilakukan dengan baik. Ekualisasi juga perlu dilakukan untuk memastikan kesesuaian penghitungan. Dengan demikian, Anda dapat mengelola kewajiban PPh 21 secara efektif dan menghindari risiko.
Berita & Edukasi
ARTIKEL
Sebagai bentuk kontribusi, kami berupaya untuk terus dapat membuat konten artikel terkait dunia hukum.
Lihat Semua Artikel
